JAKARTA – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, langkah tersebut tidak akan banyak berarti karena perkara terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyampaikan pandangan itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menilai substansi perkara yang ingin kembali dibuktikan sudah pernah diperiksa melalui proses hukum.

“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril.

Yusril Sebut Putusan MA dan MK Sudah Final

Yusril menjelaskan, putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, tidak tersedia upaya hukum lanjutan untuk mengubah putusan tersebut.

Selain itu, ia menyebut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran juga telah berkekuatan hukum. Karena itu, menurut Yusril, ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan sangat terbatas.

Ia juga menyoroti posisi Gibran dalam perkara yang diputus MA. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi. Kondisi tersebut, menurut Yusril, membuat Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum seperti pihak yang terlibat langsung dalam perkara.

Dengan kata lain, Yusril menilai keinginan untuk kembali membuktikan dokumen melalui jalur pengadilan menghadapi hambatan hukum yang serius.

Kemendikdasmen Disebut Berpeluang Mengeksekusi Putusan

Lebih lanjut, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Sebaliknya, kementerian tersebut diperkirakan akan menjalankan amar putusan setelah menerima salinan resmi.

Apabila putusan itu telah dieksekusi, menurut Yusril, perkara tersebut semakin sulit untuk dibuka kembali melalui jalur hukum yang sama.

Namun demikian, pandangan tersebut merupakan penjelasan Yusril mengenai konsekuensi hukum dari putusan yang telah ada. Pelaksanaan putusan tetap menjadi kewenangan lembaga dan pejabat yang terkait sesuai prosedur hukum.

Perkara di PTUN Berpotensi Dihentikan

Yusril juga menyinggung gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta. Ia memperkirakan persidangan tersebut berpotensi dihentikan apabila objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan, sudah tidak ada setelah pelaksanaan putusan MA.

Menurutnya, hilangnya objek sengketa dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kelanjutan perkara tersebut.

Meski begitu, keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan persidangan tetap berada di tangan majelis hakim. Oleh sebab itu, pernyataan Yusril mengenai potensi penghentian perkara belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi PTUN.

Gibran Sebelumnya Ingin Membuktikan Dokumen Pendidikan

Sebelumnya, Gibran menyampaikan keinginannya untuk tetap berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya tetap menempuh proses di PTUN. Gibran juga menyatakan akan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Selain itu, ia menyebut perlunya koordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Dengan demikian, muncul perbedaan pandangan mengenai langkah yang masih dapat ditempuh. Gibran menyatakan ingin melanjutkan pembuktian, sedangkan Yusril menilai putusan pengadilan yang telah ada membuat upaya tersebut tidak lagi memiliki manfaat hukum yang jelas.

Status Jabatan Gibran Tidak Otomatis Berubah

Di tengah polemik dokumen pendidikan tersebut, Yusril juga menjelaskan bahwa putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, status jabatan tetap berlaku selama tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Karena itu, persoalan dokumen pendidikan dan status jabatan Wakil Presiden merupakan dua hal yang perlu dibedakan secara hukum.

Pada akhirnya, perkembangan perkara di PTUN serta pelaksanaan putusan MA akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana polemik ini berlanjut. Publik pun masih menunggu langkah resmi dari pihak-pihak terkait dalam menyikapi persoalan tersebut.